Lomba Menulis Essay Online

Pembunuhan Buruh Marsinah Bukti Penegakkan HAM Era Rezim Besi

Hanya Sebatas Imaji

Oleh Laila Amalia Khaerani, Pend. Sejarah B 2019

“kalau kemanusiaan tersinggung,semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal biarpun ia sarjana “

-Pramoedya Ananta Toer-

Maraknya kritis berfikir di era Orde Baru, menjadi tonggak banyaknya masyarakat yang resah akan ketidak selarasan kebijakan dengan sistem yang telah diagungkan yaitu Demokrasi. Degan gagahnya negeri merah putih ini menyandang demokrasi sebagai acuan berpolitisi. Namun, potret kerakyatan nampaknya jauh sekali untuk berada di negeri ini yang dipimpin oleh masyarakat berdasi. Hiruk pikuk yang terjadi pada tahun 1993, nampaknya sampai saat ini masih menjadi polemik negeri yang dibungkam guna melindungi rezim bertangan besi.

Status quo yang terjadi di tahun 1993 sangat menekankan keotoriteran rezim pada Orde Baru. Surat Keputusan Barkorstanas No.02/Satnas/XII/1990 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.342/Men/1986 yang di intervensi oleh Presiden Soeharto tentang tata cara memediasi perselisihan antara buruh dan pengusaha berhasil membuka perdebatan sengit antara 2 kaum yang berujung pada titik darah penghabisan.

Tindak aksi berupa pemogokkan kerja dari para buruh yang dikomandokan oleh Marsinah selaku aktivis buruh perempuan kepada pengusaha PT CPS, upaya bentuk penuntutan 12 hak buruh yang dirampas tanpa adanya persetujuan.Namun naas tujuan semulia apapun tak akan pernah bisa sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang ada, jikalau sudah ada percikan kekuasaan didalamnya. Perelaian aksi ini di mediasi oleh seorang perwira Seksi Intel Kodim Kamadi. Tiga belas buruh diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan yang dibuat oleh Kamadi dan Sugeng. Urgensi yang terjadi setelah Marsinah mengetahui hal tersebut justru melahirkan permasalahan baru. Dengan gagahnya, Marsinah menuntut Kodim yang sudah jelas akan dipayungi oleh Pemerintah.

Keberanian Marsinah menjadi bumerang untuk nyawanya sendiri. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong,Nganjuk. Sebelum meninggal, ia sempat hilang sejak 6 Mei 1993. Hasil visum et repertum menunjukkan bahwa adanya sebuah kejanggalan dalam kasus kematian Marsinah. Bukti otopsi menjelaskan bahwa ada luka robek di kemaluan sampai perut sepanjang 3 cm dan masih banyak luka lainnya. Di balik itu semua, ternyata aparat militer melakukan penyiksaan juga terhadap tujuh pimpinan PT CPS atau perusahaan tempat Marsinah bekerja. Mereka disiksa dengan keji, seolah aparat militer melupakan perannya sebagai pelindung hak hidup warganya. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan adanya ratifikasi dalam kasus penyiksaan ini. Penyiksaan rutin itu dilakukan guna mengancam tujuh pimpinan PT CPS untuk mengakui bahwa merekalah yang harus bertanggung jawab atas kematian Marsinah.

Fenomena memprihatinkan itu menjadi bukti bahwa rezim Orde Baru telah gagal menegakkan Hak Asasi Manusia. Dan, perlakuan aparat militer terhadap Marsinah serta tujuh pimpinan PT CPS sudah sangat bertolak belakang dengan pilar bangsa yaitu sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kemanusiaan yang sangat diutamakan oleh dasar negara, secara tidak langsung telah dicederai oleh pelindungnya sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan yaitu “Tindak keadilan merupakan hal yang fundamental terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia”. Artinya bentuk keadilan yang ada di Indonesia, seharusnya mampu memberikan signifikansi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia agar diterima oleh siapapun tanpa memandang status yang disandang oleh insan tersebut.

Kegagalan Orde Baru harus dijadikan sebuah cerminan, bahwa negeri yang besar ini harus belajar menemukan obat dari akar permasalahan kemanusiaan yang tak pernah ada habisnya. Menurut saya, peningkatan rasa kemanusiaan di Indonesia harus bermula dari penegakkan Hak Asasi Manusia. Karena, hal itulah yang sampai saat ini menjadi tolak ukur seberapa berhasilkah negara menjamin kemanusiaan sesuai amanat Perundang-undangan.

Sejatinya, melihat sebuah urgensi yang selalu berada dalam lingkaran hitam harus dipahami terlebih dahulu dasar dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang kerap terjadi, seringkali dicampur tangani oleh politik praktis guna melindung turbulensi kekuasaan pemerintah.Kasus HAM yang menjadi tolak ukur kemansuiaan di Indonesia sering kali ditutupi agar eksistensi negeri tidak buruk di mata Dunia, namun busuk di kaca masyarakatnya.

Sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang dikenalkan John Locke dan Jan Jaques yaitu Individualistis, artinya manusia pada hakikatnya sudah memiliki seperangkat Hak Asasi Manusia sejak lahir. Kini yang perlu dilakukan demi meminimalisir kasus HAM yang kian hari semakin meresahkan, yaitu dengan meningkatkan dua kualitas kubu di negeri ini. Yang pertama yaitu kualitas pemerintah serta sistemnya. Karena, pemerintahlah yang mampu menjamin penegakkan HAM di Indonesia. Peran pemerintah disini bertindak sebagai pencegah(preventif) dan juga mengobati (represif).Yang perlu dilakukan yaitu dengan membuat sistem yang lebih relevan guna menguatkan dasar hukum mengenai Kasus HAM dibantu oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM. Selanjutnya, perlu adanya transparansi akan kasus yang ditindak oleh lembaga HAM. Artinya, setiap ada kasus HAM yang terjadi, pemerintah wajib membuka suara kepada media terpercaya agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Dan, dalam penanganan kasus HAM pun pemerintah harus mampu memediasi sesuai dengan hukum yang dibuatnya sendiri, tanpa adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengakibatkan langkanya keadilan.

Yang kedua yaitu mutu masyarakatnya itu sendiri. Disini, pemerintahpun tidak boleh lepas tangan untuk menstimulus masyarakatnya agar mengerti betapa pentingnya kemanusiaan. Pemerintah harus memberikan pendidikan secara signifikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa HAM sangat penting. Selanjutnya, masyarakat diharapkan mengerti betapa pentingnya kemanusiaan serta mentaati hukum yang sudah dijadikan acuan dalam kasus HAM. Dan apabila adanya kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat berhak menjadi pihak oposisi atas kesalahan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Karena, tidak akan ada suatu pemebenaran apapun jika pemerintah telah tutup mata dengan kemanusiaan.

Terakhir, adanya perpaduan antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya dapat mengimplementasikan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, kemanusiaan di Indonesia perlahan akan terjaga. Dan, dengan kuatnya rasa kemanusiaan dapat dipastikan kasus-kasus kemanusiaan akan berkurang di Indonesia.

Sejalan dengan proposal ide yang saya sampaikan, saya meyakini bahwa Indonesia akan mampu meminimalisir kasus HAM. Dan, masyarakatnya akan menjunjung tinggi kemanusiaan yang ada. Sehingga, kita dapat menjalankan amanat perundang-undangan yang ada serta mengimplementasikan sila kedua yang menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari.

Add Comment

Tulisan

Minggu, 19 April 2020

BEMP PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Lomba Menulis Essay Online

About BEMP SEJARAH UNJ

Cari Blog Ini

AKUN BEMP PENDIDIKAN SEJARAH UNJ

Labels

Laporkan Penyalahgunaan

About Author

About Us

Blogger templates

Latest Post

Featured post

TULISAN ANAK SEJARAH

Popular Posts